Kategori Pembeda antara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Magetan

No.		Kategori Pembeda	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Magetan
1.		Subyek Pajak	Orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.	Orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
2.		Wajib Pajak	Orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.	Orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
3.		Masa Pajak	Jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.	Jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
4.		Tahun Pajak	Jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.	jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
5.		Pajak yang terutang	Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.	Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
6.		Jenis Pajak	(1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas: a. Pajak Kendaraan Bermotor; b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; d. Pajak Air Permukaan; dan e. Pajak Rokok. (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang Burung Walet; j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.	Pajak Daerah terdiri atas : a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; f. Pajak Parkir; g. Pajak Air Tanah; dan h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
7.		Pajak Hotel	(1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Terdapat pada Pasal 32	(1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% ( sepuluh persen ). (1) Masa Pajak Hotel yang terutang adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang. (2) Saat Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak pembayaran terhadap penyelenggara hotel atau sejak disampaikan SPTPD. Terdapat pada Pasal 4.
8.		Pajak Restoran	(1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).	(1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. (2) Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. restoran; b. rumah makan; c. kafetaria; d. kantin; e. warung; f. bar; g. jasa boga/katering;dan h. toko roti/bakery. Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). (1) Masa Pajak Restoran yang terutang adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang. (2) Saat Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak pembayaran terhadap penyelenggara Restoran atau sejak disampaikan SPTPD.
9.		Pajak Hiburan	(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran. (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. tontonan film; b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; d. pameran; e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; f. sirkus, akrobat, dan sulap; g. permainan bilyar, golf, dan boling; h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan j. pertandingan olahraga. (1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen). (2) Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). (3) Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).	(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran. (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. tontonan film; b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; d. pameran; e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; f. sirkus, akrobat, dan sulap; g. permainan bilyar, golf, boling, dan futsal; h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan j. pertandingan olahraga. (1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut : a. tontonan film : 25 % b. pagelaran kesenian, musik, dan tari : 15 % c. kesenian rakyat / tradisional : 5 % d. pagelaran busana, kontes kecantikan, dan binaraga: 20 % e. pameran : 15 % f. karaoke : 35 % g. diskotik dan klab malam : 50 % h. sirkus, akrobat, dan sulap : 35 % i. permainan bilyar, golf, dan boling : 35 % j. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan: 20 % k. refleksi : 15 % l. panti pijat dan mandi uap/spa : 35 % m. pusat kebugaran (fitness centre) : 20 % n. pertandingan olah raga : 10 %
10.		Pajak Reklame	(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame. (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya; b. Reklame kain; c. Reklame melekat, stiker; d. Reklame selebaran; e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; f. Reklame udara; g. Reklame apung; h. Reklame suara; i. Reklame film/slide; dan j. Reklame peragaan. (1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).	(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame. (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Reklame papan / billboard / videotron / megatron dan sejenisnya; b. Reklame kain; c. Reklame melekat, stiker; d. Reklame selebaran; e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; f. Reklame udara; g. Reklame apung; h. Reklame suara; i. Reklame film/slide; dan j. Reklame peragaan. Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan klasifikasi sebagai berikut : a. klasifikasi Utama, dinilai berdasarkan sudut pandang luas/banyak dan titik strategis; b. klasifikasi A, dinilai berdasarkan nilai kepadatan; c. klasifikasi B, dinilai berdasarkan aspek kegiatan di bidang usaha; d. klasifikasi C, dinilai berdasarkan poros jalan kelas A;dan e. klasifikasi D, dinilai selain huruf a sampai dengan huruf d. Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen). Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang
11.		Pajak Penerangan Jalan	(1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik. (3) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik; c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan d. penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah. (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik. (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen).
12.		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi: a. asbes; b. batu tulis; c. batu setengah permata; d. batu kapur; e. batu apung; f. batu permata; g. bentonit; h. dolomit; i. feldspar; j. garam batu (halite); k. grafit; l. granit/andesit; m. gips; n. kalsit; o. kaolin; p. leusit; q. magnesit; r. mika; s. marmer; t. nitrat; u. opsidien; v. oker; w. pasir dan kerikil; x. pasir kuarsa; y. perlit; z. phospat; aa. talk; bb. tanah serap (fullers earth); cc. tanah diatome; dd. tanah liat; ee. tawas (alum); ff. tras; gg. yarosif; hh. zeolit; ii. basal; jj. trakkit; dan kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).	Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi: a. asbes; b. batu tulis; c. batu setengah permata; d. batu kapur; e. batu apung; f. batu permata; g. bentonit; h. dolomit; i. feldspar; j. garam batu (halite); k. grafit; l. granit/andesit; m. gips; n. kalsit; o. kaolin; p. leusit; q. magnesit; r. mika; s. marmer; t. nitrat; u. opsidien; v. oker; w. pasir dan kerikil; x. pasir kuarsa; y. perlit; z. phospat; aa. talk; bb. tanah serap (fullers earth); cc. tanah diatome; dd. tanah liat; ee. tawas (alum); ff. tras; gg. yarosif; hh. zeolit; ii. basal; jj. trakkit Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen). Masa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang.
13.	Pajak Parkir		(1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. (1) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).	Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).
14.	Pajak Air Tanah		(1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut: a. jenis sumber air; b. lokasi sumber air; c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; e. kualitas air; dan f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. (1) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen). (1) Masa Pajak Air Tanah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang.	Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas setiap kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut : a. jenis sumber air; b. lokasi sumber air; c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; e. kualitas air; dan f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
15.	Pajak Sarang Burung Walet		(1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet. (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); b. kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (1) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
16.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan		(1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). (2) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut : a. untuk NJOP kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen). b. untuk NJOP lebih besar dari atau sama dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen).

No.	Jenis Pajak	Subjek Pajak	Objek Pajak	UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD	Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Magetan	Tarif
1.	Pajak Hotel	Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel	Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.	Pasal 32	Pasal 4	Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% ( sepuluh persen ).
2.	Pajak Restoran	Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.	Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.	Pasal 37	Pasal 13	Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
3.	Pajak Hiburan	Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.	Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran	Pasal 42	Pasal 21	(1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut : a. tontonan film : 25 % b. pagelaran kesenian, musik, dan tari : 15 % c. kesenian rakyat / tradisional : 5 % d. pagelaran busana, kontes kecantikan, dan binaraga: 20 % e. pameran : 15 % f. karaoke : 35 % g. diskotik dan klab malam : 50 % h. sirkus, akrobat, dan sulap : 35 % i. permainan bilyar, golf, dan boling : 35 % j. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan : 20 % k. refleksi : 15 % l. panti pijat dan mandi uap/spa : 35 % m. pusat kebugaran (fitness centre) : 20 % n. pertandingan olah raga : 10 %
4.	Pajak Reklame	Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.	Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.	Pasal 47	Pasal 27	Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan klasifikasi sebagai berikut : a. klasifikasi Utama, dinilai berdasarkan sudut pandang luas/banyak dan titik strategis; b. klasifikasi A, dinilai berdasarkan nilai kepadatan; c. klasifikasi B, dinilai berdasarkan aspek kegiatan di bidang usaha; d. klasifikasi C, dinilai berdasarkan poros jalan kelas A;dan e. klasifikasi D, dinilai selain huruf a sampai dengan huruf d. Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
5.	Pajak Penerangan Jalan	Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.	Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.	Pasal 52		Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.	Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi: a. asbes; b. batu tulis; c. batu setengah permata; d. batu kapur; e. batu apung; f. batu permata; g. bentonit; h. dolomit; i. feldspar; j. garam batu (halite); k. grafit; l. granit/andesit; m. gips; n. kalsit; o. kaolin; p. leusit; q. magnesit; r. mika; s. marmer; t. nitrat; u. opsidien; v. oker; w. pasir dan kerikil; x. pasir kuarsa; y. perlit; z. phospat; aa. talk; bb. tanah serap (fullers earth); cc. tanah diatome; dd. tanah liat; ee. tawas (alum); ff. tras; gg. yarosif; hh. zeolit; ii. basal; jj. trakkit	Pasal 57	Pasal 35	Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
7.	Pajak Parkir	Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.	Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.	Pasal 62	Pasal 43	Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).
8.	Pajak Air Tanah	Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.	Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.	Pasal 67	Pasal 51	Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
9.	Pajak Sarang Burung Walet	Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.	Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.	Pasal 72		Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
10.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.	Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.	Pasal 77	Pasal 59	Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut : a. untuk NJOP kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen). b. untuk NJOP lebih besar dari atau sama dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen).
11.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.	Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.	Pasal 85		Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).